Mengenal lebih dekat UUD 1945 beserta perubahannya

Apalah anda masih hafal dengan pasal pasal dalam UUD 1945 .. ??

Apalah anda masih hafal dengan bunyi pembukaan UUD 1945 .. ??

saya kira sudah banyak yang lupa atau mungkin melupakan atau
tidak ada waktu membaca tentang UUD 1945.

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945.

Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
 

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
 

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amendemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR: 

1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945 
2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945 
3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945 
4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

Untuk mengenal lebih dekat silakan download naskah lengkap dibawah ini :

Download :
UUD 1945 dalam satu naskah
UUD 1945, perubahan 1,2,3 dan 4 serta buku bahan tayang UUd 45 dan TAP MPR  

sumber :
http://id.wikipedia.org/
http://www.mpr.go.id/

Paparan Sosialisasi INPRES NO. 1 Tahun 2015 dan PERPRES NO. 4 Tahun 2015

PAPARAN
SOSIALISASI INPRES NO. 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

DAN 

PERPRES NO. 4 TAHUN 2015 

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERPRES NO. 54 TAHUN 2010

Download PDF : Paparan Sosialisasi Perpres 4 dan Inpres 1 Tahun 2015

sumber : http://www.khalidmustafa.info/

Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Setelah sebelumnya tiga kali mengalami perubahan yaitu dengan :
Perpres Nomor 35 Tahun 2011,
Perpres Nomor 70 Tahun 2012 serta 
Perpres Nomor 172 tahun 2014 yang baru diundangkan sejak tanggl 1 Desember 2014 lalu. (Baca : Perubahan Ketiga Atas Perpres 54 Tahun 2010). 

Diawal Tahun 2015 ini Presiden Jokowi telah menandatangani :

Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penjelasannya telah diundangkan pada Tanggal 16 Januari 2015

Matriks Perbedaan Perpres 4 Tahun 2015 Terhadap Perpres Sebelumnya

Untuk lengkapnya silakan download disini :

Perpres No 4 tahun 2015, Penjelasan serta matriks perbedaan dengan Perpres sebelumnya

PP No 43 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) serta ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

• Preview PP No 43 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
• Download PP No 43 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perpres No.70 Tahun 2012 merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan Perpres, untuk lebih lengkapnya silahkan lihat dibawah ini :

DOWNLOAD LINK

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012

Batang Tubuh

Penjelasalan

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012

Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012

Bab I Perencanaan Umum Pengadaan Barang Jasa

• Daftar Isi
• Perencanaan Umum

Bab II Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang

• Daftar Isi
• Persiapan Pemilihan Penyedia Barang
• Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metoda Satu Sampul dengan Evaluasi Sistem Gugur
• Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis
• Pelelangan secara prakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur
• Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi  sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis
• Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem nilai dan sistem penilaian biaya selama umur ekonomis
• Pelelangan umum secara prakualifikasi metode dua tahap dengan evaluasi sistem
• Pelelangan terbatas secara prakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur
• Pelelangan  terbatas secara prakualifikasi metode dua sampul dengan evaluasi sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis
• Pelelangan sederhana secara pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur
• Pelaksanaan pengadaan barang melalui  penunjukan langsung atau pengadaan langsung
• Kontes
• Pelelangan gagal dan tindak lanjut pelelangan gagal
• Penandatanganan dan pelaksanaan kontrak/spk

Bab III Tata Cara Pemilihan Pekerjaan Konstruksi

• Daftar Isi
• Persiapan Pemilihan Penyedia
• Pelelangan umum secara pascakualifikasi metode satu sampul dengan evaluasi sistem gugur
• Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Dua Sampul Dan Evaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis (Hanya Untuk Pekerjaan Terintegrasi)
• Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Satu Sampul Dengan Evaluasi Sistem Nilai
• Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul Dengan Evaluasi Sistem Nilai Atau Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
• Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dengan Evaluasi Sistem dengan Ambang Batas
• Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dengan Evaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
• Pelelangan Terbatas Secara Prakualifikasi Metode Satu Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur
• Pelelangan Terbatas Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul Dengan Evaluasi Sistem Nilai Atau Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
• Pelelangan Terbatas Secara Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dengan Evaluasi Sistem Gugur Dengan Ambang Batas
• Pemilihan Langsung Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur
• Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penunjukan Langsung Dan Pengadaan Langsung
• Pelelangan/Pemilihan Langsung Gagal Dan Tindak Lanjut Pelelangan/Pemilihan Langsung Gagal
• Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak

Bab IV Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Badan Usaha

• Daftar Isi
• Tata Cara Pemilihan Penyedia Berbentuk Badan Usaha
• Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dua Sampul
• Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Dan Biaya Serta Metode Evaluasi Pagu Anggaran Dua Sampul
• Seleksi Umum Metode Evaluasi Biaya Terendah Satu Sampul
• Penunjukan Langsung Satu Sampul
• Pengadaan Langsung
• Sayembara
• Seleksi Gagal Dan Tindak Lanjut Seleksi Gagal
• Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak

Bab V Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan

• Daftar Isi
• Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Perorangan
• Seleksi Umum Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul
• Seleksi Sederhana Metode Evaluasi Kualitas Satu Sampul
• Penunjukan Langsung Satu Sampul
• Pengadaan Langsung
• Sayembara
• Seleksi Gagal Dan Tindak Lanjut Seleksi Gagal
• Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak

Bab VI Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Seleksi Internasional

• Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Berbentuk Badan Usaha Melalui Seleksi Internasional

Bab VII Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya

• Daftar Isi
• Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya
• Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur
• Pelelangan Umum Secara Pascakualifikasi Metode Dua Sampul Dengan Evaluasi Sistem Nilai Atau Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
• Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Sampul  Dengan Evaluasi Sistem Nilai Atau Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
• Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dengan Evaluasi Sistem Gugur Dengan Ambang Batas
• Pelelangan Umum Secara Prakualifikasi Metode Dua Tahap Dengan Evaluasi Sistem Nilai Dan Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
• Pelelangan Sederhana Secara Pascakualifikasi Metode Satu Sampul Dengan Evaluasi Sistem Gugur
• Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung Atau Pengadaan Langsung
• Sayembara
• Pelelangan Gagal Dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal
• Penandatanganan Dan Pelaksanaan Kontrak

Bab VIII Pelaksanaan Swakelola

• Daftar Isi
• Tata Cara Swakelola

Download JUKNIS PERPRES No. 70 Th. 2012 LENGKAP

Sumber : LKPP ( Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. ) 

Perpres No. 70 2012 Perubahan Kedua Perpres No. 54 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pokok-pokok perubahan yang diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tersebut pada prinsipnya meliputi :

1. Kenaikan batas nilai pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya (semula s/d Rp 100 juta menjadi s/d Rp 200 juta).
2. Kenaikan batas nilai pelelangan sederhana dan pemilihan langsung (semula s/d Rp 200 juta menjadi s/d Rp 5 miliar).
3. Untuk mempercepat proses pengadaan, jawaban sanggahan banding dapat dilakukan oleh pejabat eselon I atau pejabat eselon II yang mendapatkan penugasan dari Menteri/Kepala Lembaga.
4. Penambahan pengaturan untuk pengadaan yang bersifat khusus di bidang keuangan terkait pengelolaan utang, yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
5. Kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa dikecualikan untuk PPK yang dijabat oleh Eselon 1 atau 2, atau PPK pada pemerintah daerah yang dirangkap oleh PA/KPA (semula semua PPK wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa).
6. Persetujuan Kontrak Tahun Jamak untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service, dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait (semula semua kegiatan kontrak tahun jamak harus melalui persetujuan Menteri Keuangan).
7. Penegasan bahwa pihak yang dapat melakukan sanggah adalah peserta yang memasukkan penawaran.

Ditetapkan oleh  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Juli 2012

Diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 1 Agustus 2012. 

Download PDF File.

Perpres No. 70 tahun 2012 

Perpres No 35 2011 perubahan Perpres No 54 2010

Belum genap 1 tahun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berlaku , Pemerintah telah mengeluarkan Perubahan Perpres 54 Tahun 2010 dalam bentuk Perpres 35 Tahun 2011.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah meliputi :

1.   Ketentuan Pasal 44 ayat (2)
2.   Penjelasan Pasal 44 Ayat (2) Huruf a
 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 30 Juni 2011

Selengkapnya silakan download disini :

Download Perpres No. 35 tahun 2011

Perbedaan Keppres 80 dan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Dokumen terkait :

Perpres Nomor 54 tahun 2010

Penjelasan Perpres Nomor 54 tahun 2010

Download Perpres Nomor 54 tahun 2010


_________________________________________
sumber :

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)