Kebijakan Umum Dana Desa dan TATA CARA PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, PENYALURAN,PENGGUNAAN, MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA

Kebijakan Umum Dana Desa :

1. Perkembangan Desentralisasi Fiskal
2. Filosofi Lahirnya UU Desa
3. Dasar Hukum
4. Kewenangan Desa
5. Sumber Keuangan dan Pendapatan Desa
6. Roadmap Dana Desa
7. Postur, Kebijakan dan Tantangan APBN 2015
8. Isue Krusial

TATA CARA PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA :

1. Dasar Hukum
2. Pokok - Pokok Perubahan PP 60/2014
3. Penganggaran Dana Desa
4. Perhitungan Alokasi Dana Desa
5. Penyaluran Dana Desa
6. Penggunaan Dana Desa
7. Monitoring dan Evaluasi Dana Desa
8. Pembagian Tugas dalam Rangka Pelaksanaan UU Desa dan Persiapan Penyaluran Dana Desa TA 2015

Link Download :

• Paparan Menteri Keuangan
• Paparan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
• Download lengkap Paparan Menteri Keuangan dan DJPK

sumber : http://www.kemendesa.go.id/index.asp

Pedoman Pendampingan Desa, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan Panduan Rekrutmen Pendamping desa

Pedoman  Pendampingan  Desa meliputi:

1. Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan,
2. Petunjuk Teknis Pendampingan.
3. Panduan Rekrutmen Pendamping.

Pedoman Transisi Pengakhiran PNPM-Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

1. Panduan Penyelesaian PNPM-MPd;
2. Panduan Penataan Kegiatan Permodalan Pasca PNPM-MPd;
3. Panduan Penataan Sarana Prasarana Pasca PNPM-MPd

Proses persiapan untuk pelaksanaan UU Desa yang akan mulai pada bulan april 2015 masih menyisakan pertanyaan kapan akan secara jelas akan dilaksanakan...?

semoga informasi ini bisa menjawab dan juga menambah wawasan kita tentang Pelaksanaan UU Desa.

Download lengkap hasil Rakornas Kemendesa 2015 :

1. Rakornas Kemendesa 2015
2. Buku Saku Pembangunan Desa

Buku 1 KEWENANGAN DESA DAN REGULASI DESA 

Buku 2 KEPEMIMPINAN DESA

Buku 3 DEMOKRATISASI DESA
Buku 4 KADER DESA Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa
Buku 5 DESA MANDIRI, DESA MEMBANGUN
Buku 6 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Buku 7 BADAN USAHA MILIK DESA
Buku 8 KETAHAHANAN MASYARAKAT DESA
Buku 9 MEMBANGUN JARINGAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
Buku 10 REGULASI BARU, DESA BARU

struktur pelaksanaan pendampingan desa 2015

estimasi kebutuhan pendamping desa 2015

proses pengelolaan pendampingan desa 2015

 semoga bermanfaat ..!

PERMENDESA NO 4 DAN 5, TA 2015 Tentang BADAN USAHA MILIK DESA serta PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait perdesaan No. 4 dan No. 5, menyangkut PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA serta PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI PERATURAN MENTERI DESA, REPUBLIK INDONESIA :

1. NOMOR 4 TAHUN 2015 - tentang PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA.
2. NOMOR 5 TAHUN 2015 - tentang PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015.

Link Download :

• PERMENDESA NO. 4 TA 2015 
• PERMENDESA NO. 5 TA 2015 

Download UU ; PP ; PERMEN tentang Dana Desa

• UU ; PP ; PERMEN tentang Dana Desa  

sumber : http://www.kemendesa.go.id/index.asp 

PERMENDESA NO 1, 2, 3 TA 2015 Tentang Kewenangan, Musyawarah dan Pendampingan Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan lima Peraturan Menteri (Permen) terkait perdesaan. Mulai Permen menyangkut kewenangan, keuangan, musyawarah, pelatihan dan pendampingan serta Permen hal Peraturan Perdesaan

Peraturan Menteri ini untuk mengatur regulasi teknis. Sehingga dalam anggaran untuk desa ada payung hukum dan rujukannya

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI PERATURAN MENTERI DESA, REPUBLIK INDONESIA :

1. NOMOR 1 TAHUN 2015 - tentang PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.
2. NOMOR 2 TAHUN 2015 - tentang PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA.
3. NOMOR 3 TAHUN 2015 - tentang PENDAMPINGAN DESA

Link Download :

• PERMENDESA NO. 1 TA 2015 
• PERMENDESA NO. 2 TA 2015 
• PERMENDESA NO. 3 TA 2015 

Download UU ; PP ; PERMEN tentang Dana Desa

• UU ; PP ; PERMEN tentang Dana Desa 

sumber : http://www.kemendesa.go.id/index.asp

PP No 43 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) serta ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

• Preview PP No 43 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
• Download PP No 43 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa